ANALISIS PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENUDUKUNG TRANSPARANSI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(Studi Kasus website Resmi Pemerintah Kota Banjar)
Abstract
Penerapan E-government yang belum optimal melalui website resmi Kota Banjar yang dikelola oleh Diskominfo, informasi dalam website yang tidak up to date masih ada data yang belum di update secara berkala mengenai Banjar Dalam Angka, informasi yang diberikan masih informasi tahun 2013-2017, terdapat masyarakat Kota Banjar yang belum mengetahui apa itu E-government. Penelitian ini dilakukan di Diskominfo beralamatkan di Karangpanimbal, Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat 46322. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah 10 informan. Teknik analisis data menggunakan wawancara mendalam kemudian reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : Analisis Kinerja Pemerintah Dalam Menerapkan E-government Guna Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus website Resmi Pemerintah Kota Banjar) belum berjalan dengan optimal. Faktor yang menjadi penghambat kinerja pemerintah dalam menerapkan E-government yaitu Sumber Daya Manusia Belum Maksimal, Proses Sharing Data Masih Manual, Promosi dan Sosialisasi Secara Langsung Belum Ada, sehingga berdampak terhadap publik khususnya Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat Rendah mengenai E-government.
References
Abdul Hafiz Tanjung. (2011). Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)
Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. (2009). Etika Bisnis dan Profesi :Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya. Jakarta: Salemba Empat.
Andrianto, Nico. (2007). Transparansi dan Akuntablitias Publik melalui E-government. Malang: Banyumedia Publishing.
Dwiyanto, Agus. 2011.Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Indrajit, Ricahrdus Eko, dkk. 2005 E-government in action : Ragam Kasus Implementasi sukses di berbagai belahan dunia. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Indrajit, Richardus Eko,2006. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Indrajit, Richardus Eko,2016. Electronic government: Modul Pembelajaran Berbasis Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kerja. Yogyakarta: Preinexus.
Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan E-government.
Instruksi Presiden No. 06 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika).
Krina L.P.L. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor).
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 45 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah
Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 F
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
United Nations Departemen of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2010). United Nations E-government Survey 2010 : Leveraging e-government at A time of financial and economic crisis, New York:UN Publishing Section.
www.apjii.or.id
www.banjarkota.go.id/
www.ppid.banjarkota.go.id/
